Padang.Sinyalnews.com – JIKA* hanya mengharapkan dividen (Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki) dari Bank Nagari dan tidak mengawasinya secara ketat serta intensif, maka diprediksi Kepala Daerah (KaDa) di Sumbar akan kecolongan.
Diskusi penulis dengan Ir. Indrawan, selaku Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) KOAD di Kota Padang, beberapa bulan silam, mensinyalir adanya keadaan yang tidak baik terjadi pada Bank Nagari, jika sedari kini tidak ditanggulangi.
Berbagai kasus dan kemungkinan kejahatan yang bisa saja terjadi pada Bank Nagari, diantaranya adalah fraud; adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian.
Masyarakat awam, tentu tidak akan melek dengan fraud. Sebab, kejahatan fraud pada Bank sangat rapi dan bisa dikatakan permainan tingkat tinggi. Hanya para ahli perbankan dan ekonomi, yang dapat melihat hal itu
Apalagi, PT. Bank Nagari adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yang mana saham-saham dominannya berasal dari pemerintah daerah di Sumbar, apabila tindak tanduk kejahatan pada Bank Nagari terjadi dan itu artinya dapat merugikan negara, yang akhirnya bermuara ke Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
Kita tidak hanya bicara muara kasus itu saja, hal ini hanya akan sangat merepotkan KaDa di Sumbar kedepannya. Apa salahnya mengawasi Bank Nagari sedari kini, karena mencegah-lebih baik dari pada mengobati.
Belum lagi, kemungkinan adanya pemakaian keuangan yang diluar batas dan kendali, biasanya disebut dana ‘taktis’ di Bank Nagari, yakni dana yang siap pakai dan dapat dipakai dalam hal-hal tertentu. Namun, dana tersebut juga dapat disinyalir mengalir ke kantong-kantong yang tidak tepat.
Maka, kalau tidak sedari kini mengawasi Bank Nagari, alhasil Sumbar dan masyarakatnya suatu saat akan melakukan; Salam Gigit Jari. (*)
*). Oleh: *Rico AU Dato Panglima*/ Direktur Eksekutif POLEGINS (Political and Legal Institute)
