Home / Bisnis / Budaya / Daerah / Ekonomi / Energi / Finansial / Hukum / Industri / Nasional / News / Pendidikan / Pengetahuan / Peristiwa / Politik

Thursday, 8 December 2022 - 20:01 WIB

Kaum Suku Bendang Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang Kec Lbah Gumanti Pancang Plang Merk Tanda Milik Mereka

Kaum Suku Bendang Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang Kec Lbah Gumanti Pancang Plang Merk Tanda Milik Mereka

 

Alahan Panjang, Sinyalnews.com,- Sengketa tanah antara Kaum suku Bendang dengan Pemkab Solok terus berlanjut. Sengketa yang sudah dimulai sejak tahun 1983 tersebut, kemaren memasuki babak baru. Dibawah pengawasan lembaga Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, Nursan Katik Bandaro dan kaumnya memasang plang merk kalau tanah tersebut adalah tanah milik kaum mereka, Rabu, (7/12/2022).

Asrizal Nurdin Danau salah seorang ahli waris kaum suku Bendang yang berdomisili di Pekan Baru mengatakan, kaumnya telah melaporkan kasus sengketa ini kepada jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Pusat. Kemudian atas perintah JPKP pusat mengirim anggotanya untuk mendampingi kaum suku Bendang menghadapi masalah ini.

Asrizal Nurdin Danau mengatakan, dulu sewaktu dilakukan pengukuran oleh pihak BPN, kita sudah menyuratinya, dan alhamdulillah, pihak merespon surat kita untuk dilakukan penangguhan dikarenakan BPN tidak mengetahui kalau tanah tersebut ternyata masih bermasalah.

Baca Juga :  Kembali, Kapolres Bintan Berikan Penghargaan Kepada Polisi Teladan Penilaian Bulan Agustus

“Bahkan beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan mantan Bupati Solok bapak Gusmal, dan beliau mengatakan tak ada secarik kertas pun yang menyatakan kalau tanah tersebut milik pemkab Solok” ujar Asrizal.

Sementara Rudy Chairuriza Tanjung dati Kantor Hukum RCT & Rekan yang bertindak sebagai kuasa hukum Kaum Suku Bendang mengatakan pemasangan plang pada hari ini merupakan integritas daripada kaum-kaum, mengingat pada hari ini KPK sudah mendesak program-program kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan nasionalisasi aset-aset, artinya banyak aset pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota yang belum jelas statusnya” ujar Rudy.

Rudy berharap, aset yang dinyatakan oleh pemerintah daerah sebagai asetnya harus jelas kepemilikannya serta tidak merugikan salah satu pihak.

Baca Juga :  Memperingati HKN Ke-59, Dinas Kesehatan Provinsi Riau Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Gelar Parade Tenaga Kesehatan Inspirasi Anak Sekolah

Sementara Mamak Kepala Waris Kaum Suku Bendang Nursan Katik Marajo mengatakan, sengketa antara kaumnya dengan pemkab Solok sudah dimulai sejak tahun 1983 semasa Hasan Basri sebagai Bupati. Kemudian tahun 1985 semasa Bupati Arman Danau diselesaikan, akan tetapi kami dari kaum suku Bendang dihilangkan dari daftar penerima ganti rugi. “Padahal tanah kami yang dipakai dalam hak guna usaha yang sudah habis berlakunya tahun 2013 lalu mencapai 23 ha dari luas keseluruhan HGU 40 ha lebih” ujar Nursan Katik Marajo.

“Sudah 40 tahun kami teraniaya, dan sekarang kami serahkan persoalan ini kepada pengacara kami ini” ujar Nursan sambil menunjuk kuasa hukumnya Rudy.

(Marlim)

Share :

Baca Juga

Agama

Pansus 3 DPRD Lima Puluh Kota Datangi DPMPTSP Provinsi Sumbar

Agama

Kemenag Kota Padang Berduka, Salah Seorang Tenaga Pendidik MTsN 6 Kota Padang Tutup Usia, Berikut Harapan dan Arahan Kepala Kantor Saat Melepas Almarhum

Daerah

Penekanan Dandim Dalam Menjaga Netralitas TNI Menjelang Pemilu 2024

Agama

Kapolda Sumbar : Kami Tidak Akan Ada Tanpa Dukungan Masyarakat

Agama

Gelar Outbond Asyik Di Pantai, DWP Kemenag Kota Padang Tingkatkan Semangat Persatuan Dan Kesatuan Antar Sesama

Nasional

Kodim 0736/Batang Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023

News

Gustami Hidayat Anggota DPRD Sumbar, Waktu Saya 24 Jam Untuk Rakyat

Agama

Peradi Goes to School Seri 12 Berlangsung di SMA Negeri 4 Padang