PADANG, SINYALNEWS.COM – Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji periode 2026–2031 menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan adat di Kota Padang.
Alek nagari yang berlangsung di Kantor KAN Pauh IX tersebut tidak hanya menandai dimulainya kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Musdafirman Dt. Rajo di Guci, S.Si., tetapi juga memperlihatkan sinergi antara kelembagaan adat, pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur lainnya.
Ketua LKAAM Sumatera Barat, Prof. Dr. Fauzi Bahar Dt. Sati, M.Si., yang hadir sebagai saksi dalam prosesi tersebut, memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengukuhan dan pelantikan yang dilaksanakan KAN Pauh IX.
Menurut Fauzi Bahar, rangkaian prosesi tersebut telah memperlihatkan pembagian kewenangan yang jelas antara kelembagaan adat dan pemerintah.
Dalam mekanisme yang dijalankan, KAN Pauh IX menetapkan dan menerbitkan SK kepengurusannya sebagai bentuk kewenangan internal kelembagaan adat. Selanjutnya, pengurus dikukuhkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Adat (MPA) sebelum kemudian dilantik oleh Wali Kota Padang.
Prosesi tersebut turut disaksikan Ketua LKAAM Sumbar, Prof. Dr. Fauzi Bahar Dt. Sati, serta H. Al Amin Rajo Basa yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat.
Fauzi Bahar menilai, mekanisme tersebut menunjukkan bagaimana kewenangan internal adat dapat berjalan beriringan dengan pengakuan dan dukungan pemerintah.
Ia juga menilai kehadiran berbagai unsur pemerintahan, Forkopimda, Forkopimca, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam satu kegiatan menjadi bagian penting dalam memperkuat eksistensi kelembagaan adat.
Kehadiran Forum Komunikasi Kerapatan Adat 9 Nagari (FKK A9N) yang menaungi sembilan kerapatan adat di Kota Padang, menurutnya, semakin memperlihatkan pentingnya kebersamaan antarlembaga adat.
Al Amin Rajo Basa Kenang Adat Pauh IX di Jati
Sementara itu, kehadiran H. Al Amin Rajo Basa, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat sekaligus menjabat sebagai Kepala Bapenda Sumbar, memberikan warna tersendiri dalam alek nagari tersebut.
Dalam sambutannya, Al Amin menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap pengukuhan dan pelantikan Pengurus KAN Pauh IX.
Ia bahkan mengungkapkan kebanggaannya karena dirinya diakui sebagai bagian dari masyarakat Pauh IX.
Al Amin kemudian mengajak hadirin bernostalgia dengan kehidupan masa kecilnya, khususnya ketika berada di kawasan Jati.
Ia mengenang bahwa adat yang digunakan dan menjadi pedoman masyarakat di kawasan tersebut adalah adat Pauh IX.
Kenangan tersebut menjadi catatan menarik karena menunjukkan adanya hubungan sejarah dan kultural antara masyarakat Jati dengan adat Pauh IX.
Hal tersebut juga mengingatkan kembali pada keterangan dalam Tambo Pauh IX mengenai cakupan wilayah adat yang disebut membentang dari Bukit Paragihan hingga Ombak Nan Badabua.
Bagi masyarakat adat, tambo bukan sekadar catatan mengenai batas wilayah, tetapi juga menjadi bagian dari ingatan kolektif yang memuat sejarah, identitas, hubungan sosial, serta perjalanan kehidupan masyarakat.
Karena itu, pernyataan Al Amin mengenai pengalaman masa kecilnya di Jati menjadi bagian menarik dalam momentum pengukuhan KAN Pauh IX kali ini.
Fauzi Bahar Dorong Ninik Mamak Perkuat Pembinaan Anak Kemenakan
Selain mengapresiasi mekanisme kelembagaan, Fauzi Bahar juga menyampaikan pesan mengenai tanggung jawab ninik mamak dan tokoh adat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.
Ia mendorong seluruh tokoh adat untuk membangun sinergi dalam memperkuat nilai-nilai agama, menjaga marwah adat, serta meningkatkan pembinaan terhadap generasi muda.
Menurutnya, tanggung jawab ninik mamak tidak hanya berkaitan dengan persoalan sako dan pusako, tetapi juga menyangkut pembinaan anak kemenakan, ketahanan keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat.
Ia juga menyinggung perlunya perhatian bersama terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu LGBT dan persoalan perilaku sosial lainnya.
Karena itu, menurut Fauzi Bahar, ninik mamak harus hadir sebagai salah satu unsur penting dalam memberikan pembinaan dan penguatan nilai agama serta adat kepada generasi muda.
Pesan tersebut sejalan dengan filosofi Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang menempatkan adat dan nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat.
Musdafirman: Amanah Besar untuk Memperkuat Marwah Adat
Bagi Musdafirman Dt. Rajo di Guci, S.Si., pengukuhan dan pelantikan tersebut bukanlah akhir dari proses pergantian kepemimpinan, melainkan awal dari amanah besar untuk membawa KAN Pauh IX semakin berperan di tengah masyarakat.
Kepengurusan periode 2026–2031 diharapkan mampu memperkuat persatuan ninik mamak, menjaga marwah kelembagaan adat, melestarikan nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan harmonis dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Kehadiran Ketua LKAAM Sumbar, perwakilan Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, unsur Forkopimda dan Forkopimca, tokoh adat, serta FKK A9N menunjukkan bahwa penguatan adat membutuhkan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan.
Adat tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat adat, sementara kelembagaan adat juga membutuhkan ruang kemitraan dengan pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Alek Nagari Pauh IX kali ini sekaligus memberikan pesan bahwa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah hadir memberikan pengakuan dan dukungan, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan adat.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah nagari bukan hanya diukur dari luas wilayah maupun struktur kelembagaannya, tetapi dari kemampuan masyarakat menjaga persatuan, merawat sejarah, mempertahankan nilai adat dan agama, serta mewariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi landasan yang diharapkan terus hidup dalam kehidupan masyarakat Pauh IX, sehingga penguatan kelembagaan adat tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata untuk kepentingan anak kemenakan dan masa depan nagari.
Putra sgm
