PadangPanjang.Sinyalnews.com— Di saat sebagian besar energi kota terserap oleh kemeriahan menyambut 17 Agustus, ada pekerjaan lain yang berlangsung jauh dari panggung perayaan: memastikan arah keuangan daerah tidak ikut kehilangan momentum.
Di ruang-ruang pembahasan anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) justru mengejar waktu. Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 digencot agar segera menemukan titik temu.
Sabtu (15/8/2026), pekerjaan itu akhirnya sampai pada satu titik penting.
DPRD bersama Pemerintah Kota Padang Panjang (Pemko) resmi menetapkan dan menandatangani Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sekaligus KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD.
Bukan sekadar tanda tangan di atas dokumen. Di balik lembar-lembar angka itu ada konsekuensi yang jauh lebih nyata: program apa yang bisa dijalankan, pelayanan publik mana yang harus dipertahankan, kebutuhan masyarakat mana yang mesti didahulukan, dan seberapa jauh kemampuan keuangan daerah mampu menopang semuanya.
Rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD itu dihadiri Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra. Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri.
Bagi pemerintah daerah, kesepakatan tersebut menjadi pintu masuk menuju tahapan berikutnya. Perangkat daerah harus segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Waktu yang tersedia tidak lagi panjang.
Karena itu, Hendri meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan RKA sekadar pekerjaan administratif untuk memenuhi tahapan anggaran.
“Setelah kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini, kepada perangkat daerah segera menyiapkan RKA sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD. Waktu yang tersisa tidak banyak, saya minta RKA disusun secara cermat, realistis dan tetap mengacu pada prioritas yang telah disepakati,” kata Hendri.
Pesan itu menjadi penting justru karena anggaran daerah bukan sekadar kumpulan angka dalam tabel.
Setiap angka pada akhirnya akan berujung pada masyarakat.
Ada pelayanan yang harus tetap berjalan. Ada kebutuhan publik yang tidak bisa menunggu. Ada program pembangunan yang harus dipastikan manfaatnya. Dan ada pula keterbatasan fiskal yang memaksa pemerintah daerah menentukan mana yang benar-benar prioritas.
Di sinilah kualitas sebuah kesepakatan anggaran diuji.
Bukan ketika dokumen ditandatangani, tetapi ketika angka-angka tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Mengejar Waktu di Tengah Agenda Agustus
Tuntasnya pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 juga tidak bisa dilepaskan dari situasi waktu yang sangat padat.
Memasuki pertengahan Agustus, agenda pemerintahan dan masyarakat Kota Padang Panjang nyaris penuh dengan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan. Namun di tengah kesibukan itu, pembahasan anggaran tetap harus digenjot.
Banggar DPRD dan TAPD harus duduk bersama, mencermati kembali kemampuan fiskal, menyisir kebutuhan dan prioritas, serta mencari titik temu sebelum kesepakatan dibawa ke ruang paripurna.
Ada pekerjaan yang terlihat oleh publik karena berlangsung di lapangan.
Ada pula pekerjaan yang nyaris tidak terlihat karena berlangsung di balik meja-meja rapat.
Pembahasan anggaran termasuk yang kedua. Namun justru dari ruang-ruang itulah sebagian besar keputusan yang kelak memengaruhi kehidupan masyarakat dilahirkan.
Karena itu, selesainya pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 di tengah padatnya agenda Agustus bukan hanya soal selesai atau tidaknya sebuah tahapan administrasi. Ia merupakan penanda bahwa mesin pemerintahan harus tetap bekerja meski kalender kota sedang dipenuhi perayaan kemerdekaan.
2027 Sudah Menunggu
Pada saat yang sama, pemerintah dan DPRD tidak hanya berbicara tentang kebutuhan hari ini. KUA-PPAS 2027 juga telah disepakati.
Hendri meminta seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan RKA dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah mencermati arah kebijakan APBN 2027 yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Pesannya sederhana, tetapi tidak ringan: jangan menyusun anggaran berdasarkan keinginan semata.
Kemampuan keuangan daerah harus menjadi pijakan.
“Kita harus siap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Hendri.
Kalimat itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang fiskal daerah tidak pernah tanpa batas.
Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh, pemerintah harus memilih. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar, pemerintah harus menghitung. Dan di tengah harapan publik yang semakin tinggi, setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari dokumen KUA-PPAS.
Masyarakat hidup dari apa yang lahir setelah dokumen itu disepakati: jalan yang dibangun, pelayanan yang diberikan, pendidikan yang diperkuat, kesehatan yang dijamin, ekonomi yang digerakkan, serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
Karena itu, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah palu paripurna diketuk dan tanda tangan dibubuhkan.
Kesepakatan telah selesai.
Kini saatnya membuktikan apakah angka-angka yang disepakati mampu berubah menjadi kerja nyata.
Di tengah merah putih yang berkibar menyambut 81 tahun Indonesia merdeka, Padang Panjang pun dihadapkan pada satu makna kemerdekaan yang lebih konkret: bagaimana uang rakyat dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
Sebab anggaran yang baik bukanlah anggaran yang sekadar habis terserap.
Anggaran yang baik adalah anggaran yang meninggalkan manfaat.(paulhendri)
