Home / BADAN NEGARA / BERITA / DAERAH / KOTA PADANG PANJANG / NASIONAL / POLITIK / SUMBAR

Thursday, 25 December 2025 - 09:32 WIB

Tiga Kali Deadlock, Akhirnya Palu Mengetuk: APBD 2026 Padang Panjang Lahir dari Tarik-Ulur Kepentingan

Screenshot

Screenshot

Padang Panjang, Sinyalnews.com – Ketukan palu di Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang pada Rabu malam (24/12/2025) menjadi penanda bersejarah: Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 akhirnya disahkan menjadi Perda. Proses panjang yang ditempuh bukan sekadar formalitas, tetapi wujud kerja keras, kedewasaan politik, dan komitmen kuat antara legislatif dan eksekutif.

Meski sempat diwarnai dinamika dan deadlock, pembahasan APBD ini justru memperlihatkan keseriusan DPRD dan Pemko dalam memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Proses yang intens tersebut membuktikan bahwa transparansi, kehati-hatian, dan keberanian mengambil keputusan tetap menjadi prinsip utama.

Dibawah koordinasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berbagai isu strategis dibahas secara mendalam. Salah satu topik krusial berkaitan dengan keselarasan penggajian anggota DPRD sesuai anjuran KemenPAN-RB. Sikap hati-hati inilah yang membuat pembahasan dilakukan secara teliti demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Akhirnya, melalui komunikasi yang konstruktif dan dialog berkesinambungan, titik temu berhasil dicapai. DPRD dan Pemko menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi pilar utama dalam setiap keputusan yang dihasilkan.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Imbral, SE, didampingi Wakil Ketua Nurafni Fitri, SH, berlangsung dengan khidmat dan penuh tanggung jawab. Hadir pula Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forkopimda, jajaran OPD, serta tokoh masyarakat.

Baca Juga :  Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Dapur Rumahnya Di Seberang Palinggam Padang Selatan Kota Padang

Dalam forum penyampaian pendapat akhir fraksi, seluruh fraksi secara terbuka menyampaikan catatan, kritik membangun, serta berbagai dorongan untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan. Sikap kritis tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang berjalan sehat di tubuh DPRD.

Fraksi PAN mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempertajam potensi ekonomi daerah, termasuk peningkatan komunikasi Pemko dengan pemerintah pusat. Hal ini menjadi masukan berharga bagi pengembangan fiskal daerah.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penguatan sektor pasar dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka mengingatkan bahwa peningkatan daya beli perlu didukung dengan kebijakan yang menyentuh langsung pelaku usaha kecil.

Fraksi PBB–PKS memberi perhatian khusus pada pengelolaan PPPK paruh waktu serta optimalisasi aset daerah. Masukan ini diyakini akan menjadi dorongan bagi OPD untuk lebih inovatif dalam menciptakan PAD.

Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa menegaskan kembali besarnya potensi pariwisata berbasis masyarakat. Pemko diharapkan menyusun kalender event yang jelas dan memperkuat sinergi dengan UMKM lokal.

Baca Juga :  Sebelas Bulan Sepi, Satu Bulan Harapan: Wali Kota Padang Panjang Tak Ingin Pedagang Lama Kalah oleh Lapak Musiman.”

Sementara Fraksi NasDem menyoroti penanganan pemulihan pascabencana dan pentingnya tata kelola retribusi parkir berbasis QRIS yang transparan. Catatan ini memperkaya arah kebijakan kota dalam memperkuat sistem layanan publik.

Menanggapi seluruh pandangan tersebut, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD. Menurutnya, keberanian fraksi-fraksi memberi masukan konstruktif adalah bentuk kemitraan sehat yang perlu dipertahankan.

Hendri Arnis menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan dijadikan panduan penting dalam pelaksanaan program pada APBD 2026. Ia memastikan bahwa APBD yang disahkan adalah instrumen pembangunan yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Dengan diketuknya palu persetujuan ini, Padang Panjang memasuki fase baru perjalanan pembangunan. APBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa sinergi antara DPRD dan Pemko terus tumbuh semakin kuat.

Kesepakatan ini bukan hanya simbol keberhasilan politik, tetapi juga cermin komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada rakyat. Pekerjaan besar selanjutnya menanti, dan semangat kolaborasi yang telah terbangun menjadi modal penting untuk mewujudkan Padang Panjang yang semakin maju dan berdaya saing. (Paul)

Share :

Baca Juga

BERITA

Babinsa Koramil 1710-02/Timika Bantu Warga Bersihkan Rumput Liar Yang Tumbuh Di Kebun Kelengkeng Dan Matoa

ARTIKEL

Novrial Berikan Penghargaan Tingkat Bidang dan UPTD Berprestasi dilingkungan Disperindag Sumbar

ARTIKEL

IPARI Gelar FGD Bersama Lintas Sektoral, Siapkan Ibu Tangguh, Wujudkan Anak Sehat dan Hebat

BERITA

Masjid Al-Aqsa Diserbu 5000 Warga Zionis Pada Pertengahan Tahun Ini

BERITA

Pokjaluh Kota Padang Gelar Raker , Ini Harapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang

ARTIKEL

Polresta Cilacap Gelar Apel Operasi Patuh Candi 2025, Fokus Tertibkan Pelanggar Lalu Lintas

ARTIKEL

PKM UNP: laksanakan Transformasi Coaching Pelatih melalui Pendekatan Holistik Bagi Guru PJOK /pelatih ekstrakutikuler di Kepulauan Mentawai.

BERITA

Kompolnas Awasi Langsung Pengamanan Pendaftaran Peserta Pemilu 2024 Hari Pertama