Home / BERITA / DAERAH / KOTA PADANG PANJANG / NASIONAL / PENDIDIKAN / SUMBAR

Wednesday, 9 July 2025 - 22:25 WIB

Hendri Arnis Lakukan Audensi Bersama Wali Murid ,Terkait Kegagalan SPMB SMA

Oplus_0

Oplus_0

 

Padang Panjang,Sinyalnews.com

Setiap tahun ajaran baru tiba, Kota Padang Panjang kembali disibukkan oleh satu rutinitas yang kerap menimbulkan gejolak di tengah masyarakat: Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SLTA. Alih-alih menjadi momentum penyambutan generasi baru yang semestinya berlangsung lancar dan adil, SPMB justru berulang kali berubah menjadi ladang keluhan dan kegelisahan

Masalah utama yang terus berulang di antaranya adalah ketimpangan daya tampung sekolah favorit, kurangnya transparansi proses seleksi, dan kurangnya sinergi antara pemerintah kota dengan instansi pendidikan provinsi. Di kota kecil seperti Padang Panjang, pilihan sekolah negeri yang terbatas membuat persaingan sangat ketat. Akibatnya, banyak siswa berprestasi justru terlempar ke sekolah yang tidak mereka harapkan, atau bahkan terpaksa bersekolah di luar kota, menambah beban orang tua dari sisi biaya dan logistik.

Oplus_0

 

Baru baru ini , Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, menerima audiensi sejumlah wali murid di rumah dinas balai kota, hari ini yang mengeluhkan keterbatasan daya tampung SMA Negeri di kota tersebut. Dalam pertemuan itu, seperti biasa , dan seperti tahun tahun sebelumnya yang dilakukan Walikota , Hendri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penambahan rombongan belajar (rombel) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki kewenangan atas SMA.

Baca Juga :  Urgensi Piagam PBB dalam Islam di Muktamar Internasional Fikih Peradaban

Para wali murid menyampaikan keresahan atas banyaknya siswa lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat terbatasnya jumlah rombel. Mereka berharap Pemerintah Kota bisa mencarikan solusi konkret agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus keluar dari Padang Panjang.

“Masalah ini bukan hanya teknis, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Kami minta Pak Wali Kota bisa menjembatani ini ke tingkat provinsi,” ujar salah satu perwakilan wali murid.

Menanggapi hal tersebut, Wako Hendri menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami keresahan masyarakat. Meskipun kewenangan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi, ia menyatakan siap menghadap langsung Gubernur Sumbar untuk menyuarakan aspirasi warga Padang Panjang.

Baca Juga :  Jacob Ereste : *Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Insan Pers Semakin Meresahkan*
Oplus_0

 “Ini persoalan serius. Kami di Pemerintah Kota akan menyurati  secara resmi dan, jika perlu, saya sendiri yang akan bertemu dengan Gubernur. Kita ingin ada solusi jangka pendek dan jangka panjang, salah satunya penambahan rombel di SMA Negeri yang ada,” tegas Hendri Arnis.

Hendri juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara Pemko, Dinas Pendidikan Provinsi, dan pihak sekolah untuk mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan. Ia berharap ada perhatian khusus dari Pemprov Sumbar terhadap kota kecil seperti Padang Panjang yang memiliki keterbatasan lahan dan sekolah menengah tingkat atas.

Langkah Wali Kota ini mendapat apresiasi dari para wali murid yang hadir. Mereka berharap komunikasi antara Pemko dan Pemprov berjalan efektif, dan anak-anak mereka bisa kembali melanjutkan pendidikan tanpa harus tersisih oleh sistem zonasi dan keterbatasan daya tampung. ( Paulhendri) 

Share :

Baca Juga

ARTIKEL

Polsek Bukit Raya Tangkap Pelaku Curanmor R2

BERITA

Jalin Silaturahmi, Babinsa Laksanakan Komsos Dengan Warga Binaan

BADAN NEGARA

Warga Kecamatan Padang Utara Diminta Manfaatkan Layanan Lapor Pak Kapolsek Padang Utara

BERITA

Bulan Ramadhan Tak Surutkan Babinsa Laksanakan Komsos dengan Warga Desa Binaan

BERITA

Pimpin Apel di Dinas Pangan, Gubernur Mahyeldi Minta Kegiatan Seluruh Dinas pada 2024 Dimulai Sejak Awal Tahun

ARTIKEL

Panglima TNI Penuhi Undangan Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Mohammad  Bin Ab Rahman

BADAN NEGARA

Drum Band TK -Al Islam Banjaran Meriahkan HUT RI Ke 78.

BERITA

Lowongan Kerja Non PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian