PadangPanjang.Sinyalnews.com — Ruang fiskal yang semakin menuntut kehati-hatian membuat Pemerintah Kota Padang Panjang memilih tidak berjalan sendiri. Di tengah kebutuhan menjaga pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mendatangi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk berkonsultasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni berlangsung di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemko Padang Panjang membaca kembali kapasitas fiskalnya sekaligus menyiapkan strategi pengelolaan APBD untuk tahun anggaran mendatang.
Bagi daerah dengan ruang fiskal yang harus dikelola secara cermat, APBD bukan sekadar deretan angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat pilihan mengenai program mana yang harus diprioritaskan, belanja mana yang perlu dikendalikan, serta sejauh mana kemampuan pendapatan daerah dapat menopang kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Persoalan itulah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Pemko Padang Panjang dan Kemendagri membahas sejumlah aspek pengelolaan fiskal, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kita perlu mengelola kondisi fiskal daerah secara cermat, terukur dan bertanggung jawab. Setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Hendri.
APBD Bukan Sekadar Angka
Hendri menempatkan penguatan fiskal bukan semata-mata sebagai upaya mengejar tambahan pendapatan. Yang tak kalah penting, menurut dia, adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memiliki hubungan yang jelas dengan prioritas pembangunan.
Dalam konteks itu, kualitas perencanaan menjadi penting. Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah daerah dituntut semakin selektif menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati,” ujarnya.
Pandangan tersebut sekaligus menempatkan APBD sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan. Pilihan dalam penyusunan anggaran pada akhirnya akan menentukan seberapa besar ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Pemko juga berkonsultasi mengenai penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan APBD agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Menatap APBD 2027
Dalam pertemuan itu, Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah agar menyusun dan melaksanakan APBD 2027 dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan daerah yang penuh tantangan.
Pemerintah daerah juga diminta berpedoman pada arahan dan panduan Kemendagri dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Arahan tersebut menjadi salah satu pijakan bagi Pemko Padang Panjang dalam menyusun langkah penguatan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Bagi Padang Panjang, tantangannya bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana memastikan belanja pemerintah tetap efektif ketika kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan.
Karena itu, hasil konsultasi dengan Kemendagri akan ditindaklanjuti melalui penguatan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Kita ingin membangun pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, sehingga kemampuan fiskal yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Hendri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Kuartini Deti Putri serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Langkah konsultasi ke Jakarta itu pada akhirnya memperlihatkan satu hal: ketika ruang fiskal tidak lagi bisa dipandang sebagai ruang yang tanpa batas, pemerintah daerah harus semakin cermat menentukan arah setiap rupiah dalam APBD.
Bagi Padang Panjang, pekerjaan berikutnya bukan berhenti pada meja konsultasi. Tantangannya adalah menerjemahkan arahan tersebut ke dalam perencanaan anggaran yang terukur,dengan pendapatan yang realistis, belanja yang efisien, prioritas yang jelas, dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.(paulhendri)
