Banten.Sinyalnews.com – Di tengah riuh Hari Pers Nasional (HPN) di Serang, sebuah meja kopi justru menjadi ruang paling jujur. Di sanalah Pandan Nababan menitipkan pesan penting kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis BSBA.kekuasaan tak cukup hanya berani, ia harus cerdas membaca elektika politik.
Tanpa podium dan tanpa naskah resmi, Pandan Nababan, politikus senior PDI Perjuangan, jurnalis kawakan, sekaligus pelaku sejarah,larut dalam diskusi hangat dengan Hendri Arnis. Percakapan itu jauh dari basa-basi seremonial. Ia mengalir tajam, reflektif, dan menyentuh inti persoalan kepemimpinan daerah di tengah tekanan politik dan birokrasi.
Pandan mengingatkan, menjadi kepala daerah bukan hanya soal mengambil keputusan cepat, tetapi tentang kemampuan membaca arus, tegangan, dan dinamika kekuatan yang mengitari kekuasaan. Elektika politik, menurutnya, adalah seni menjaga keseimbangan, kapan harus tegas, kapan melunak, dan kapan memberi ruang dialog agar kebijakan tidak berubah menjadi konflik sosial.
Dalam diskusi tersebut, Pandan menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam pembangunan daerah, khususnya saat menghadapi persoalan sensitif seperti relokasi pedagang kaki lima. Ia menilai, kebijakan yang lahir dari dialog panjang dan kesediaan pemimpin turun ke lapangan,bahkan mendatangi pasar berkali-kali, akan jauh lebih diterima masyarakat dibanding keputusan yang dipaksakan dengan kekuatan.
Pembicaraan kemudian mengeras pada soal etika dan budaya politik. Dengan nada tegas, Pandan memperingatkan bahaya pemimpin yang gagal menguasai elektika politik: mudah terseret ambisi kekuasaan, mengabaikan hukum, dan mengintervensi demokrasi demi kepentingan sempit atau dinasti politik. Politik tanpa etika, katanya, hanya akan melahirkan kekuasaan yang rapuh dan kehilangan kepercayaan publik.
Tak kalah penting, Pandan juga mengingatkan Hendri Arnis agar waspada terhadap kekuatan senyap di tubuh birokrasi, yang ia sebut sebagai “geng ASN”. Kelompok ini, jika tidak dikelola dengan cermat, dapat menghambat perubahan dan menahan laju inovasi daerah. Di sinilah kecakapan elektika politik kembali diuji,bagaimana seorang pemimpin menata birokrasi secara profesional tanpa tersandera kepentingan kelompok tertentu.
Diskusi singkat namun sarat makna itu turut disimak Ketua PWI Padang Panjang, Supriyanto, yang ikut nimbrung di meja yang sama. Ia mengaku salut dengan kedalaman pandangan Pandan Nababan.
“Diskusinya pendek, tapi sangat berbobot. Pak Pandan bicara dari pengalaman panjang, kaya perspektif, dan relevan bagi kepala daerah. Ini bukan teori, tapi pelajaran lapangan yang jarang kita dapat,” ujar Supriyanto.
Menurut Supriyanto, ruang-ruang dialog informal seperti inilah yang menjadi ruh Hari Pers Nasional, tempat pers, politik, dan kekuasaan bertemu secara setara, saling mengingatkan, dan bersama-sama menjaga kepentingan publik.
Bagi Hendri Arnis, pertemuan di meja kopi itu bukan sekadar obrolan sela agenda HPN. Ia menjadi ruang refleksi sekaligus penguat arah kepemimpinan. Bahwa membangun daerah bukan semata soal infrastruktur dan angka pertumbuhan, melainkan keberanian menjaga etika, kecerdasan membaca peta politik, serta kesediaan mendengar suara rakyat.
Di meja sederhana itu, di antara cangkir kopi dan obrolan tanpa naskah, tersirat pesan kuat: kepemimpinan yang matang lahir dari elektika kekuasaan yang berpihak pada rakyat, singkat disampaikan, namun panjang gaungnya bagi masa depan daerah.kita butuh , kita akan undang beliau dalam satu kesempatan khusus.(paulhendri)
