Padang Panjang. Sinyalnews.com – Pagi di Balai Kota Padang Panjang tampak berjalan seperti biasa. Namun, di balik aktivitas pegawai yang lalu-lalang, sebuah keputusan penting diambil untuk menjaga stabilitas pelayanan publik. Wali Kota Hendri Arnis resmi mencopot DR (47) dari jabatan Camat Padang Panjang Timur setelah terseret kasus dugaan pemasangan CCTV di kamar mandi perempuan di rumah kos miliknya, kasus yang mencuri perhatian publik dan memunculkan banyak keprihatinan.
Keputusan itu meninggalkan kekosongan pada posisi camat, salah satu jabatan yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Pemerintah kota bergerak cepat agar roda birokrasi tidak terganggu.
Sekretaris Daerah, Sonny, menegaskan bahwa langkah cepat ini menjadi kebutuhan mendesak. “Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu Wali Kota langsung menunjuk pelaksana tugas agar kecamatan tetap berjalan normal,” ujarnya.
Penunjukan itu dijatuhkan kepada Marjulas Sabri, Kabag Tata Pemerintahan Setdako Padang Panjang, yang kini dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Camat. Tugas yang ia emban bukan sekadar administratif, tetapi juga memulihkan stabilitas pelayanan di tengah sorotan publik.
Di sisi lain, DR sendiri baru beberapa bulan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Camat, menggantikan sekretaris camat yang pensiun. Jabatan definitifnya berada di BPBD Kesbangpol sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sejak 2023. Namun, langkah kariernya terhenti ketika proses hukum membelitnya.
Situasi ini juga mengundang tanggapan dari kalangan adat. Ketua KAN Gunuang, Syahrial, S.T., Datuak Pandak, menyampaikan pandangan adat Minangkabau yang tegas namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.
“Dalam adat, setiap masalah yang mencoreng nama baik masyarakat tentu mendapat perhatian. Namun, kami ninik mamak menyikapinya dengan kepala dingin. Sanksi sosial adat itu tetap ada, duduak samo randah, tagak samo tinggi, dan kami akan meminta umpuak pisang untuk membicarakan kasus ini. Kita pulangkan persoalan ini kepada kaumnya agar dibicarakan dengan bijak,” ujarnya.
Dari perspektif hukum positif, praktisi hukum Safrinal, S.H., menilai langkah Wali Kota sudah tepat.
“Ketika seorang pejabat terlibat dalam proses hukum, pencopotan sementara atau pemberhentian dari jabatan adalah langkah administratif yang dibenarkan. Bukan soal menghukum, tetapi menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan dan menghindari potensi konflik kepentingan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, “Proses pidana tetap harus berjalan transparan. Jika bukti mencukupi, tentu ada konsekuensi hukumnya. Tapi administrasi pemerintahan tidak boleh menunggu.”
Kini, masyarakat Padang Panjang Timur menjalani masa transisi dengan harapan baru. Dengan kepemimpinan sementara Marjulas Sabri, publik berharap stabilitas pelayanan tetap terjaga dan perangkat kecamatan kembali bekerja tanpa terganggu oleh polemik yang merundung pejabat sebelumnya.
Pergantian ini menyisakan satu pelajaran penting: ketika badai menerpa birokrasi, pemerintah, adat, dan hukum bergerak dalam koridor masing-masing untuk memastikan satu hal kepastian bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (paul Hendri)
