Oleh: Paulhendri (wartawan)-Padang Panjang pernah berani bermimpi besar. Di era Walikota Suir Syam (2003–2013), kota kecil di persimpangan Sumatera Barat ini dicanangkan sebagai sentra industri kulit. Tak main-main, sebuah UPTD Pengolahan Kulit dibangun dengan dukungan Kementerian Perindustrian RI. Miliaran rupiah APBD dikucurkan, fasilitas berdiri megah, dengan harapan lahir industri turunan yang menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mengangkat nama Padang Panjang di tingkat nasional.
Kini, di tangan pemerintahan hari ini, kita justru mendengar kabar mengejutkan: UPTD Pengolahan Kulit akan “dibubarkan”. Pernyataan Sekda itu, bila benar-benar diwujudkan, bukan sekadar keputusan administratif. Itu adalah pengakuan kegagalan. Gagal melanjutkan amanah kementerian, gagal menjaga kepercayaan pelaku industri, gagal mempertahankan warisan visi besar.
Pertanyaannya ? untuk apa miliaran uang rakyat dikucurkan bila akhirnya berujung bubar jalan? Apakah kota ini hendak dikenal sebagai kuburan proyek? Sebuah kota yang mudah melupakan sejarah investasi dan cita-cita jangka panjang?
Suara pelaku industri pun mulai terdengar. Seorang pengrajin kulit di Padang Panjang mengeluh, “Kami dulu percaya kota ini akan jadi pusat kulit. Banyak kawan-kawan ikut pelatihan, bahkan ada yang meminjam modal karena yakin ada pasar. Kalau UPTD ini ditutup, habislah harapan kami. Pemerintah seperti lepas tangan,” ujarnya dengan nada getir.
Nada serupa datang dari kalangan akademisi lokal (IG ): “Kalau UPTD ini dibubarkan, citra Padang Panjang di mata kementerian dan investor runtuh. Ini bukan hanya soal unit kerja, tapi soal kredibilitas kota. Jangan biarkan fasilitas miliaran rupiah jadi monumen mati,” tegas seorang pemerhati ekonomi daerah.
Mantan Wali Kota Padang Panjang yang merintis lahirnya UPTD itu, Suir Syam, pun angkat bicara, “UPTD ini dulu kita bangun dengan penuh perjuangan, sebagai amanah Kementerian Perindustrian untuk menjadikan Padang Panjang pusat industri kulit. Kalau sekarang dibubarkan, sama saja menutup pintu masa depan. Jangan sampai investasi rakyat dan semangat yang sudah kita tanamkan hilang begitu saja,” tegasnya.
Padang Panjang memiliki bahan baku kulit dari RPH, memiliki pasar untuk produk turunan, dan memiliki peluang besar bila dikelola dengan serius. Di sinilah tanggung jawab pemerintah seharusnya: mencari jalan keluar, bukan jalan pintas. Alih fungsi, revitalisasi, atau kerja sama dengan swasta dan sekolah kejuruan masih jauh lebih terhormat ketimbang membubarkan begitu saja.
Pembubaran UPTD Kulit berarti membubarkan marwah kota. Ia bukan sekadar unit teknis, melainkan simbol bahwa Padang Panjang pernah berani bermimpi menjadi pusat industri. Jika mimpi itu kandas karena ketidakmampuan mengelola, maka sejarah akan mencatat: bukan industrinya yang gagal, melainkan pemimpinnya yang tak sanggup menjaga amanah.
