Wako Hendri Arnis dan Pimpinan DPRD Padang Panjang Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah I di KPK RI
Padang Panjang.Sinyalnews.com
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, bersama Ketua DPRD Imbral dan Wakil Ketua DPRD Mardiansyah serta Nur Afni Fitri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (9/5).
Rakor ini merupakan bagian dari strategi nasional KPK dalam membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi secara sistematis.
Mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi KPK dan Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Daerah,” kegiatan ini dibuka Direktur Sub Koordinasi Wilayah I, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo.
Dalam sambutannya, Walikota Hendri Arnis menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap pemberantasan korupsi. “Korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan daerah. Kami terus berupaya memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta mendorong transformasi digital untuk transparansi pelayanan publik,” ujar Hendri Arnis.
Untuk itu, tambahnya, Pemko Padang Panjang terus berkomitmen menerapkan good governance, reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan, serta mendorong pendidikan antikorupsi dan penegakan hukum yang adil.
“Kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak dan terbuka terhadap kritik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, menyampaikan dukungan legislatif dalam upaya tersebut. “Kami berkomitmen menjaga integritas dalam pengawasan dan penganggaran, serta memastikan setiap rupiah APBD dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah, menambahkan pentingnya keterlibatan masyarakat. “Sinergi eksekutif, legislatif, dan partisipasi publik menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Mardiansyah.
Selain itu, dalam rakor ini KPK juga memaparkan sejumlah capaian serta tantangan dalam pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) di berbagai daerah. Para peserta diberi ruang untuk berdiskusi langsung dengan jajaran KPK terkait langkah-langkah konkret yang dapat diambil guna memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan perizinan.
Rakor ini juga ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Anti Korupsi oleh seluruh peserta dari berbagai daerah, sebagai wujud nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi.
Melihat dari kegiatan ini Romi Martianus SH sebagai pemerhati hukum dan politik yang juga pengacara saat di konfirmasi pendapatnya mengatakan,ada langkah langkah yang perlu dilakukan pemko antara lain
1 Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Sistem
Korupsi sering muncul akibat birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Pemerintah perlu terus mendorong reformasi birokrasi dengan memangkas prosedur yang tidak perlu dan mengalihkan layanan ke sistem digital. Penggunaan teknologi seperti e-budgeting, e-procurement, dan sistem perizinan terintegrasi OSS (Online Single Submission) harus diperluas agar celah korupsi semakin sempit. Transparansi data anggaran juga harus ditingkatkan, baik di tingkat pusat maupun daerah
2 Perbaikan Etika dan Integritas Pejabat
Budaya integritas harus ditanamkan kuat dalam diri setiap pejabat publik. Ini bisa dilakukan melalui seleksi yang ketat berbasis integritas, pelatihan etika, serta kewajiban pelaporan harta kekayaan secara jujur dan transparan. Keteladanan dari para pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala desa, memiliki dampak besar dalam membangun budaya anti-korupsi.
3 Keterlibatan Masyarakat dan Media
Peran serta masyarakat sangat krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah harus menyediakan saluran pengaduan yang aman dan responsif, serta menjamin perlindungan terhadap pelapor korupsi (whistleblower). Selain itu, media massa yang independen perlu didukung agar terus bisa menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyuarakan temuan-temuan korupsi.
Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Meskipun berbagai lembaga dan regulasi telah dibentuk untuk memeranginya, korupsi masih menjalar dalam berbagai sektor.yang paling utama pemerintah harus Memperkuat Lembaga Anti-Korupsi dan memberikan Pendidikan Anti-Korupsi sejak dini juga pada ASN.tuturnya Romi pada media ini(Phi)
