Padang, Sinyalnews.com,- Ustad Sigit Sugiarto, bacaleg DPRD Prov Sumatera Barat dari Partai Ummat menyatakan menolak keras penyelenggaraan aktivitas ASEAN Queer Advocacy Week oleh ASEAN Sogie Caucus. Kegiatan itu diketahui bekerja sama dengan Arus Pelangi dan Forum Asia pada 17-21 Juli di Jakarta. Disinyalir bahwa agenda ini merupakan pestanya para kaum LGBT.
Ustadz Sigit menyatakan, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama secara terbuka dan tegas menolak rencana tersebut.
”Saya menyatakan secara tegas menolak akan diselenggarakannya acara yang berhugungan dengan LGBT baik secara terbuka maupun tertutup. Termasuk segala aktivitas yang semakna serta satu tujuan dengannya,” kata Ustadz Sigit Sugiarto, Selasa (11/7/2023).
Menurutnya, aktivitas tersebut atau yang semacam, sejenis, dan satu tujuan dengan itu, adalah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi. Yakni hak atas kelestarian manusia dan peradaban manusia itu sendiri.
“Ini sangat bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kedua yang yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” papar pembina Halaqah Zikir Klik Qolbu ini.
”Sesungguhnya Allah Yang Maha Esa telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan laku berkembang biak menjadi bersuku-suku & berbangsa-bangsa agar saling kerjasama sesungguhnya orang yang paling mulia itu orang yang bertaqwa, dan mentaati agama ini dijamin dan didorong oleh UUD 1945 pasal 29″ tambahnya.
Menurut Ustadz Sigit, segala aktivitas, baik individu maupun kolektif, sporadis maupun terorganisir, kegiatan tersebut bertentangan dengan pancasila & UUD 1945 merupakan kegiatan melanggar hukum, moral, dan ideologi bangsa Indonesia.
”Oleh karenya saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak keras aktivitas ASEAN Queer Advocacy Week oleh ASEAN Sogie Caucus yang bekerja sama dengan Arus Pelangi dan Forum Asia di Jakarta, atau dimanapun diseluruh wilayah Indonesia.” ucap Ustadz Sigit yang sehari-hari juga sebagai terapist mental.
Ustadz Sigit Sugiarto juga meminta agar pemerintah tidak mengeluarkan izin pelaksanaan acara tersebut.
(Marlim)
