Padang Panjang Siapkan R3P, Wali Kota Hendri Arnis Tegaskan: “Bencana Tak Bisa Dicegah, Tapi Korban Jangan Sampai Terus Menanggung Lambannya Pemulihan”
PadangPanjang.Sinyalnews.com– Ketika sirene bencana berhenti berbunyi, perjuangan sesungguhnya justru baru dimulai. Rumah yang roboh harus dibangun kembali, sawah yang kehilangan aliran air harus kembali produktif, jalan yang putus harus kembali menghubungkan kehidupan, dan masyarakat yang kehilangan harapan harus diyakinkan bahwa pemerintah hadir bersama mereka.
Kesadaran itulah yang menjadi ruh Bimbingan Teknis Jitupasna dan Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang di Aula Kantor Lurah Silaing Bawah, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, BSBA ini bukan sekadar agenda rutin penyusunan dokumen. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus tempat lahirnya berbagai usulan strategis agar penanganan pascabencana di Kota Padang Panjang semakin cepat, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
Di hadapan peserta yang terdiri dari unsur OPD, kelurahan, kecamatan, TNI, Polri, relawan hingga instansi teknis lainnya, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya sigap ketika bencana datang, tetapi juga harus mampu mengembalikan kehidupan masyarakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Yang ingin kita bangun bukan sekadar dokumen. Kita ingin membangun sistem. Ketika bencana terjadi, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dari mana anggarannya, dan bagaimana masyarakat bisa segera bangkit kembali,” tegas Hendri Arnis.
Bimtek menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat Joko Siswoyo, ST, MT serta Murliarson, ST, pensiunan BPBD Sumatera Barat yang telah lama menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah terdampak bencana.
Melalui materi tentang Jitupasna (Kajian Kebutuhan Pascabencana) dan penyusunan R3P, peserta dibekali kemampuan menyusun perencanaan yang berbasis data sehingga setiap kerusakan dapat dipetakan secara objektif dan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran rehabilitasi.
Namun suasana forum menjadi semakin hidup ketika sesi diskusi dibuka. Berbagai persoalan nyata yang selama ini dihadapi para pelaksana di lapangan muncul satu per satu.
Salah satunya adalah jalur irigasi yang terputus akibat longsor dan hingga kini belum sepenuhnya tertangani. Kondisi tersebut menjadi contoh nyata bahwa dampak bencana tidak berhenti ketika material longsor selesai dibersihkan. Selama saluran irigasi belum pulih, petani tetap menjadi pihak yang merasakan akibatnya.
Masukan berikutnya datang dari Dinas Sosial. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) semakin berkurang karena banyak anggota lama telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi itu dikhawatirkan mengurangi kekuatan relawan ketika bencana terjadi.
Dinas Sosial mengusulkan agar Pemerintah Kota mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk melaksanakan pelatihan dan regenerasi anggota Tagana sehingga ketersediaan relawan tetap terjaga.
Tak kalah penting, Dinas Kesehatan juga menyampaikan persoalan yang selama ini belum banyak diketahui publik. Meski hampir selalu menjadi unsur pertama yang turun memberikan pelayanan kesehatan saat terjadi bencana, hingga kini belum tersedia alokasi anggaran khusus kebencanaan yang melekat pada instansi tersebut.
“Kami selalu hadir dalam setiap kejadian bencana, mulai dari pelayanan medis, penanganan korban hingga pencegahan penyakit. Namun, sampai sekarang belum memiliki anggaran khusus kebencanaan,” menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam forum.
Sementara itu, sejumlah peserta juga berharap BPBD Kota Padang Panjang terus memperkuat kapasitasnya melalui pengadaan sarana dan peralatan yang lebih modern dan mengikuti perkembangan teknologi.
Menurut peserta, ancaman bencana yang semakin kompleks menuntut BPBD memiliki peralatan evakuasi, komunikasi, pemetaan, hingga pencarian dan penyelamatan yang lebih canggih agar penanganan di lapangan semakin cepat dan efektif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa seluruh usulan tidak akan berhenti sebagai catatan hasil diskusi.
Ia mengatakan Pemerintah Kota akan menjadikan hasil Bimtek ini sebagai bahan penyempurnaan dokumen R3P sekaligus dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan penganggaran daerah.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah kebutuhan nyata di lapangan. Kita akan inventarisasi seluruh persoalan, mulai dari rehabilitasi infrastruktur yang belum selesai, kebutuhan pelatihan Tagana, dukungan anggaran bagi sektor kesehatan dalam kebencanaan, hingga modernisasi peralatan BPBD. Semua akan kita bahas bersama TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah dan akan kita perjuangkan melalui APBD maupun dukungan pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Hendri.
Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD.
“Bencana adalah urusan bersama. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PUPR, kecamatan, kelurahan, relawan hingga masyarakat harus bergerak dalam satu sistem yang saling mendukung. Karena itu kita harus memperkuat koordinasi, sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi secara bersamaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Panjang, Mihandrik, S.STP., M.Si, mengatakan penyusunan R3P merupakan investasi jangka panjang bagi daerah yang berada di kawasan rawan bencana.
Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi pedoman resmi dalam menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Bencana memang tidak bisa kita hentikan. Tetapi kerugian dan penderitaan masyarakat dapat kita kurangi apabila seluruh proses rehabilitasi direncanakan dengan baik sejak awal,” ujarnya.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari itu akhirnya menyisakan satu pesan penting: dokumen hanyalah awal dari sebuah ikhtiar.
Masyarakat tidak menunggu tumpukan kertas yang tersimpan rapi di lemari arsip. Mereka menunggu irigasi kembali mengalir ke sawah, relawan yang siap hadir saat musibah datang, tenaga kesehatan yang didukung anggaran memadai, serta BPBD yang memiliki personel dan peralatan modern untuk menyelamatkan setiap nyawa.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukanlah seberapa tebal dokumen yang disusun, melainkan seberapa cepat pemerintah mampu mengembalikan senyum masyarakat setelah bencana merenggut begitu banyak hal dari kehidupan mereka.(paulhendri)
