PadangPanjang.Sinyalnews.com— Di sebuah ruang rapat yang tenang di lantai dua Balai Kota Padang Panjang, layar komputer menjadi jendela yang menghubungkan harapan banyak daerah yang sedang bangkit dari luka bencana. Jumat (6/3/2026) pagi itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, duduk serius mengikuti rapat sosialisasi penambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 yang dialokasikan Pemerintah Pusat bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui Zoom Meeting dari Ruang VIP Balai Kota, Allex didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Asisten I Setdako I Putu Venda, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah terkait. Mereka menyimak setiap pemaparan dengan penuh perhatian, sebab yang dibicarakan bukan sekadar angka dalam laporan anggaran,melainkan harapan ribuan warga yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.
Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penyesuaian alokasi TKD tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026, yang mengatur rincian penyesuaian alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus bagi daerah terdampak bencana.
“Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat mengalokasikan tambahan TKD sekitar Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelas Tito.
Dana tersebut disalurkan secara bertahap, yakni 40 persen pada Februari, 30 persen pada Maret, dan 30 persen pada April 2026. Hingga 27 Februari lalu, realisasi penyaluran tambahan TKD telah mencapai sekitar Rp4,38 triliun atau sekitar 41 persen dari total alokasi yang disiapkan Pemerintah Pusat.
Namun di balik angka-angka besar itu, ada cerita tentang rumah yang harus dibangun kembali, jalan yang harus diperbaiki, serta kehidupan masyarakat yang harus dipulihkan.
Hal itulah yang disorot Wakil Wali Kota Allex Saputra. Baginya, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat bukan sekadar bantuan fiskal, melainkan bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden serta seluruh jajaran Pemerintah Pusat yang telah memberikan perhatian serius kepada daerah-daerah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. Dukungan ini tentu sangat berarti bagi masyarakat kami yang saat ini tengah berupaya bangkit dan menata kembali kehidupan mereka,” ujarnya.
Allex menegaskan, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen memastikan setiap dukungan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan, memperbaiki infrastruktur yang terdampak, serta menghidupkan kembali aktivitas masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak merasakan langsung manfaat dari setiap kebijakan yang diberikan. Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan harapan dan semangat masyarakat untuk bangkit bersama,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Sumatera Barat menilai tambahan Transfer ke Daerah bagi wilayah terdampak bencana merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pemulihan.
“Tambahan TKD seperti ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk bergerak cepat. Tanpa dukungan anggaran dari pusat, pemulihan infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga layanan publik di daerah terdampak bencana akan berjalan jauh lebih lambat,” ujarnya.
Di ruang rapat itu, layar Zoom akhirnya ditutup. Namun bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai, memastikan setiap rupiah yang datang benar-benar menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bangkit dari bencana menuju kehidupan yang lebih kuat.(paulhendri)
