PadangPanjang – Sinyalnews.com — Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui koordinasi langsung dengan Pemerintah Pusat, Hendri mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif, efisien, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memperkuat koordinasi, berkonsultasi, serta mencari arah kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan fiskal daerah.
Bagi Hendri, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan menyusun angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen penting yang menentukan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, menjalankan program pembangunan, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Di tengah tantangan pengelolaan fiskal yang semakin membutuhkan kecermatan, Hendri menilai pemerintah daerah harus mampu mengambil langkah yang terukur dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan anggaran perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kita perlu mengelola kondisi fiskal daerah secara cermat, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hendri.
Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Karena itu, setiap program harus direncanakan dengan matang agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan pemborosan.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah aspek strategis menjadi pembahasan, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan Kota Padang Panjang ke depan.
Hendri menegaskan, penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui upaya meningkatkan pendapatan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap belanja memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati,” katanya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan. Pemerintah Kota Padang Panjang dituntut mampu menentukan program yang benar-benar mendesak, memberikan dampak nyata, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Selain membahas kondisi fiskal, audiensi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Pemko Padang Panjang berupaya memastikan penyusunan dan pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
Langkah koordinasi dengan Kemendagri tersebut mencerminkan upaya Hendri Arnis dalam membangun kebijakan keuangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengingatkan pemerintah daerah agar menyusun dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah yang penuh tantangan.
Ia meminta pemerintah daerah berpedoman pada arahan dan panduan Kemendagri dalam proses penyusunan anggaran maupun pelaksanaan APBD 2027, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Arahan tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemko Padang Panjang dalam mempersiapkan kebijakan anggaran tahun mendatang. Perencanaan yang cermat diperlukan agar program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Bagi Hendri, kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan perencanaan yang berkualitas, penggunaan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mendukung pencapaian hasil pembangunan yang terukur.
Karena itu, hasil audiensi bersama Kemendagri akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi perangkat daerah terkait. Penguatan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran menjadi sejumlah aspek yang perlu terus dibenahi.
Hendri menekankan bahwa setiap kebijakan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin membangun pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, sehingga kemampuan fiskal yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Komitmen tersebut sekaligus mempertegas arah kepemimpinan Hendri Arnis dalam mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan sumber daya, pemerintah daerah perlu terus berinovasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan agar pembangunan tetap memberikan hasil yang maksimal.
Optimalisasi PAD juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kota Padang Panjang. Pengelolaan potensi pendapatan daerah secara tepat diharapkan dapat mendukung kapasitas pembiayaan pembangunan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kondisi masyarakat.
Di sisi belanja, penentuan skala prioritas menjadi langkah penting untuk menjaga agar program yang dilaksanakan benar-benar sejalan dengan kebutuhan daerah. Efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan pengeluaran, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil dari setiap program yang dibiayai melalui APBD.
Audiensi tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Kuartini Deti Putri, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menindaklanjuti berbagai arahan dan masukan dari Kemendagri.
Sinergi antara kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah menjadi modal penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan fiskal dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan program yang lebih realistis, terarah, dan berorientasi pada hasil.
Melalui langkah tersebut, Hendri Arnis menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan fiskal yang semakin berkualitas, sehingga APBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga instrumen nyata untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang. (Paul Hendri)
