PadangPanjang.Sinyalnews.com-Di tengah ruangan yang hening, seorang perempuan berkerudung hitam menggenggam mikrofon merah erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan ketika kata-kata tak lagi mampu ditahan. Suaranya pecah pelan, namun cukup untuk menggugah siapa pun yang mendengarnya.
“Digo… mana mungkin segitu pak?” ucapnya, hampir berbisik namun menembus dinding keheningan. “Saya punya anak, rumah kontrak. Belum lagi uang jajan anak. Bagaimana kami hidup dengan gaji Rp1,5 juta?”
Matanya terpejam, menahan rasa yang tak sanggup dijelaskan angka. Di sampingnya, beberapa PPPK lain menunduk, sebagian menyeka air mata, sebagian lagi hanya bisa menggenggam tangan sendiri, mencoba tetap tegar.
Kebijakan Pemko Padang Panjang menetapkan gaji PPPK hanya Rp1,5 juta per bulan, jauh di bawah arahan Kementerian yang meminta agar gaji mereka tidak lebih rendah dari UMR atau gaji terakhir yang diterima.
Bagi para pegawai kecil ini, kebijakan itu tak hanya soal angka, tetapi tentang apakah esok mereka masih bisa membayar kontrakan, membeli beras, atau sekadar memberi uang jajan agar anak mereka tidak minder di sekolah.
Seorang PPPK lainnya, dengan suara semakin serak, menambahkan.
“Apakah tim banggar Pemko hanya berpikir untuk kesejahteraan mereka dan kelompoknya saja? Tak sedikit pun yang menyentuh akar rumput.”
DPRD Padang Panjang sebagai wadah tempat kami mengadu pun menyatakan menolak pemotongan gaji tersebut. Namun para PPPK tahu, dukungan moral tidak selalu berbanding lurus dengan keputusan
Pengamat politik Padang Panjang, Rendi Arfian, menilai kebijakan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam cara pemerintah daerah menentukan prioritas.
“Pemotongan gaji PPPK hingga ke angka yang jauh dari kelayakan adalah sinyal bahwa kebijakan anggaran kita tidak sensitif terhadap realitas sosial,” ujar Rendi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah semestinya memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan. “Jika pos-pos bantuan masyarakat dihilangkan, sekaligus gaji PPPK dipangkas hingga ke titik tidak manusiawi, maka ini bukan lagi persoalan teknis anggaran. Ini persoalan arah kebijakan. Pemerintah harus hadir untuk rakyat kecil, bukan meninggalkan mereka.”
Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari solusi lain,optimalisasi PAD, efisiensi belanja non-prioritas,bukan justru memotong pendapatan orang-orang yang sudah lama berjuang menjaga roda birokrasi tetap bergerak.
Di luar ruang rapat itu, hidup tetap berjalan. Harga sembako tak menunggu kebijakan baru. Kontrakan tidak ikut turun. Anak-anak tetap pulang sekolah dengan wajah penuh harap melihat orang tuanya.
Para PPPK tidak menuntut kemewahan. Mereka tidak meminta keistimewaan.Mereka hanya meminta keadilan yang wajar, penghidupan yang manusiawi, dan kebijakan yang berpihak pada mereka yang paling terdampak.
Di balik angka “Rp1,5 juta”, ada kehidupan,ada harapan yang perlahan mengecil.Dan hari itu, di ruangan sederhana itu, suara-suara kecil akhirnya berani bersuara.
Pertanyaannya kini, apakah mereka akan didengar? Atau sengaja melakukan agar kami mundur teratur ,dan angka pengangguran semangkin melonjak (paulhendri)
