PadangPanjang.Sinyalnews.com-Polemik penyusunan APBD Padang Panjang 2026 memasuki babak baru setelah anggota Banggar DPRD mempertanyakan hilangnya sejumlah pos anggaran rakyat yang sebelumnya telah disepakati dan diketok palu dalam KUA–PPAS, namun tiba-tiba kosong alias nol dalam draf terbaru RAPBD.
Pos-pos yang menghilang itu antara lain bantuan UMKM, Bedah rumah ,anggaran porkir, serta penyesuaian gaji PPPK. Padahal semua pos tersebut telah masuk dalam daftar prioritas yang diputuskan bersama antara Pemkot dan DPRD pada tahap KUA-PPAS.
Namun yang mengejutkan, di saat pos untuk masyarakat hilang, dua pos lain justru mengalami kenaikan anggaran, yaitu PKK dan Dekranasda, dua organisasi yang dikenal banyak dihuni istri pejabat. Kenaikan ini menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan tidak membawa dampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi warga.
Anggota Banggar DPRD yang ketuanya langsung ketua DPRD langsung mempertanyakan perubahan drastis itu. Mereka meminta Pemkot mengembalikan seluruh pos sesuai kesepakatan KUA–PPAS yang telah diketok palu, bukan mengubah seenaknya saat masuk tahap RAPBD.
Pakar hukum dan tata kelola pemerintahan, A. Gindo Sinaro, menilai langkah menghilangkan pos yang telah disepakati sebagai tindakan yang berpotensi menabrak asas transparansi dan akuntabilitas.
“Apa yang sudah disepakati dalam KUA–PPAS adalah kontrak politik dan administrasi. Jika pos rakyat yang sudah diputuskan bersama hilang tiba-tiba, itu bukan sekadar maladministrasi, tapi berpotensi mencederai kemufakatan anggaran,” ujarnya.
Tokoh adat dan masyarakat, Datuk Rajo Malano, juga menilai janggal kenaikan pos PKK dan Dekranasda di tengah pemangkasan untuk rakyat. “Rakyat menunggu bantuan, tapi yang dinaikkan justru organisasi seremonial. Ini membuat masyarakat bertanya: anggaran ini untuk siapa sebenarnya?”tegasnya.
Dengan pembahasan yang makin tersendat, potensi APBD 2026 ditetapkan lewat Perwako kian terbuka. Sementara DPRD tetap menuntut agar Pemkot mengembalikan seluruh pos sesuai kesepakatan awal sebelum anggaran disahkan.
Publik kini hanya bisa menunggu,apakah suara rakyat akan dipulihkan, atau justru tenggelam dalam draf anggaran yang berubah di tengah jalan? Apakah lobi -lobi Sekda pada setiap anggota DPRD Padang Panjang akan berhasil,dan Akhirnya tanpa anggaran yang tak berpihak pada masyarakat APBD Tetap disetujui ?(paulhendri)
