Padang Panjang,Sinyalnews.com-
Gelombang keresahan ratusan honorer yang sempat dirumahkan akhirnya menemukan sedikit jawaban mereka telah bekerja kembali seperti semula . Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang resmi mengusulkan nama 1.126 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 25 Agustus 2025 melalui surat Walikota bernomor 800.2.1/679/BKPSdM/PP/VIII/2025.
Lebih lanjut Kepala BKPSDM Dian Eka Purnama mengatakan Jumlah yang dikirim terdiri dari 949 formasi R3 dan 177 formasi R4, dari total awal 1.139 orang. Artinya, ada 13 orang yang gugur dalam proses ini. Rinciannya, 8 orang dari R3 (1 lulus PNS dan 7 berhenti) serta 5 orang dari R4 (2 tidak melengkapi data dan 3 berhenti).
Meski langkah ini disambut baik, kenyataan pahit bahwa para honorer sempat dirumahkan beberapa bulan terakhir masih meninggalkan luka. Banyak dari mereka yang kehilangan penghasilan, bahkan ada anak-anak guru honorer yang ironisnya tak bisa bersekolah di kampung sendiri akibat sistem PPDB yang bermasalah.
Ketua DPRD Padang Panjang,Imbral menegaskan agar Walikota Hendri Arnis tak hanya sekadar mengirim surat, tetapi betul-betul memperjuangkan hingga tuntas.
“Surat cinta dari Kemenpan RB ini harus dibaca dengan serius. Jangan sampai hanya jadi basa-basi administrasi. Kami di DPRD akan mengawal agar nasib para honorer yang selama ini jadi tulang punggung pelayanan publik tidak lagi diabaikan,” ujarnya.
Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati politik, Romi Martianus, SH, mengingatkan publik untuk tetap waspada.
“Benar, usulan ini kabar baik. Tapi jangan lupa, Pemko Padang Panjang pernah dengan mudah merumahkan mereka. Kita harus mengawal supaya jangan ada lagi permainan politik di atas penderitaan honorer. Mereka ini bukan angka di atas kertas, tapi manusia yang mengabdi puluhan tahun,” katanya.
“Harapan Honorer”
Bagi para honorer, usulan ini menjadi secercah harapan baru setelah masa-masa sulit ketika mereka dirumahkan.
“Kami ini sempat dianggap tidak ada, tiba-tiba disuruh berhenti. Sekarang diusulkan lagi. Semoga kali ini benar-benar ada kejelasan, bukan sekadar janji,” ucap seorang honorer R4 dengan mata berkaca-kaca.
Honorer lainnya dari formasi R3 menambahkan,
“Kami hanya ingin diakui dan diberi kepastian. Anak-anak kami juga butuh sekolah, keluarga butuh makan. Jangan lagi ada kebijakan yang mempermainkan nasib kami.”
Kini, ribuan keluarga honorer di Padang Panjang menunggu, apakah “surat cinta” yang dikirim Hendri Arnis itu ,melalui BKPSDM benar-benar membawa kepastian, atau hanya sekadar menunda keresahan yang sudah lama membara.(Paulhendri)
