Kota Pekalongan – Sinyalnews.com.- Suksesnya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak terlepas dari peran serta organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi wanita yang terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas para anggotanya, khususnya berkaitan dengan kompetensi dalam keorganisasian. Keterlibatan perempuan ini untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan hingga tindaklanjut program pembangunan daerah.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, karena sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) untuk Pengarusutamaan Gender dalam rangka bersama-sama ikut terlibat pembangunan Kota Pekalongan.
“Perencanaan, jalannya roda pemerintahan dimana semuanya melibatkan peran perempuan di Kota Pekalongan ini masih sangat dibutuhkan,” ucap Aaf usai membuka kegiatan Advokasi Pengarusutaman Gender( PUG ) yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Jlamprang Setda setempat, Kamis (2/3/2023).
Menurutnya, terbukti untuk posisi jabatan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selama 6 tahun dipimpin oleh perempuan. Sementaranya, dalam perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) juga didominasi 70 persen oleh perempuan. Pihaknya berharap, peran perempuan ke depan bisa terus memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Pekalongan yang lebih baik lagi.
“Walaupun ditengah-tengah ada situasi dan kondisi tertentu yang menghambat, hal ini tidak menjadi alasan mereka untuk terus berkarya dan memberikan manfaat yang besar ke keluarga dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono menjelaskan, kegiatan advokasi PUG bagi organisasi perempuan ini, pihaknya ingin ada pemahaman dan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Dari organisasi perempuan yang ada di Kota Pekalongan seperti Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan sebagainya bisa lebih banyak terlibat di dalam program-program Pemerintah Kota Pekalongan untuk kesetaraan gender.
“Kalau organisasi perempuan di Kota Pekalongan, dari DPMPPA Kota Pekalongan selalu bersinergi dengan mereka. Mereka sering kami libatkan di beberapa kegiatan lain selain tentang kesetaraan gender, diantaranya terkait Konvensi Hak Anak, kegiatan inovasi TP PKK yaitu 1.011 kader ketahanan keluarga. Alhamdulillah, selama ini sinergitas dan kerjasama dari organisasi perempuan yang berkaitan dengan program pembangunan kota maupun program perlindungan anak dan perempuan supportnya selalu luar biasa,” pungkasnya.
