PADANG, SINYALNEWS.COM — Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Musdafirman Datuk Rajo di Guci, S.Si., mendorong penguatan sinergi antara lembaga adat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mempermudah akses rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak.
Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dr. (Can.) H. Irwan Zuldani, S.E., M.M.
Dalam kegiatan itu, KAN Pauh IX hadir bersama perangkat Ninik Mamak dalam nagari. Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, M.H., M.A., turut hadir sebagai narasumber yang memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika dan pentingnya langkah pencegahan.
Adat dan Agama Menjadi Benteng Generasi Muda
Musdafirman mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama, termasuk lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga anak kemenakan dan keberlangsungan kehidupan bernagari.
Ia menegaskan bahwa falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui pembinaan generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
“Narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan keluarga, pendidikan, masa depan, dan tatanan sosial masyarakat. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jangan menunggu anak kemenakan menjadi korban baru kita bertindak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan perlu dimulai sejak dini melalui penguatan iman, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Dalam hal ini, Ninik Mamak berperan membimbing anak kemenakan, Alim Ulama memperkuat iman dan akhlak, Bundo Kanduang menjaga ketahanan keluarga, sedangkan Cadiak Pandai memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pemerintah dan aparat terkait juga perlu memperkuat edukasi, pencegahan, serta penegakan hukum.
“Tegas terhadap peredaran narkoba, tetapi jangan menutup jalan bagi mereka yang ingin kembali ke kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua KAN Pauh IX dan Kepala BNN Sumbar Jajaki Kerja Sama
Salah satu poin penting dalam kegiatan tersebut adalah kesepakatan lisan antara Musdafirman Datuk Rajo di Guci dan Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, untuk menjajaki kerja sama antara KAN Pauh IX dan BNN Sumatera Barat.
Penjajakan ini diarahkan untuk mempermudah akses informasi dan layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba, melalui koordinasi dengan pihak BNN sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Musdafirman, penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya melalui pencegahan dan penindakan. Masyarakat yang telah terdampak juga membutuhkan pendampingan dan kesempatan memperoleh layanan pemulihan yang tepat.
Melalui rencana kolaborasi tersebut, KAN Pauh IX diharapkan dapat menjadi penghubung bagi anak kemenakan dan keluarga yang membutuhkan informasi mengenai layanan rehabilitasi.
Meski masih berupa kesepakatan lisan yang perlu ditindaklanjuti, inisiatif ini menjadi langkah awal untuk mempertemukan peran strategis lembaga adat dengan kapasitas BNN dalam mendukung pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Jaga Anak Kemenakan, Selamatkan Masa Depan Nagari
Musdafirman menegaskan bahwa upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Dibutuhkan kebersamaan antara lembaga adat, tokoh agama, keluarga, pemerintah, aparat terkait, dan seluruh elemen masyarakat.
“Jika adat dan agama kita kuatkan, keluarga kita jaga, dan masyarakat kita satukan, insyaallah benteng terhadap narkoba akan semakin kokoh,” tutupnya.
Kehadiran KAN Pauh IX dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Irwan Zuldani tersebut menegaskan bahwa lembaga adat memiliki ruang strategis dalam mendukung perlindungan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah dan BNN diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus membuka akses pemulihan bagi masyarakat yang membutuhkan hingga ke tingkat nagari.
Putra sgm
